PSLD dan PSP2M UB Gali Permasalahan Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas seringkali menemukan kesulitan dalam mencari kepastian hukum Islam dalam beribadah, pergaulan sosial, atau saat berhadapan dengan negara terkait kebijakan publik atau hukum keluarga. Untuk menggali persoalan spesifik penyandang disabilitas, Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) UB bekerja sama dengan Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat (PSP2M) UB serta beberapa ornop/NGO menyelenggarakan Diskusi Terarah “Islam Inklusif bagi Penyandang Disabilitas”, Sabtu (9/11/2017), dengan mengundang para penyandang disabilitas dari seluruh penjuru Jawa Timur.

Diskusi ini dilatarbelakangi pertimbangan banyaknya nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadits yang dapat digali untuk mendorong kondisi yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Diskusi Terarah ini ini dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan permasalahan sehari-hari terkait disabilitas yang nantinya akan dibawa dalam forum bahtsul-masail (forum perumusan hukum Islam) agar dapat ditemukan jawabannya dalam pandangan Islam.

Di antara pesoalan menarik yang muncul dari peserta ialah bagaimana hukum penyandang tuna wicara pria saat melakukan akad nikah yang biasanya harus secara verbal, atau bagaimana hukum wudhu’ bagi penyandang tuna daksa yang tidak memiliki kaki atau tangan, bagaimana hukum tidak menyediakan fasum ramah difabel, hingga pertanyaan yang menggelitik seperti bagaimana hukum pura-pura difabel.

Para fasilitator kegiatan ini ialah dosen-dosen UB, Yusli Effendi (FISIP), Rachmad Gustomy (FISIP), Slamet Thohari (FISIP), Wahyu Sri Widodo (FIB) dan satu dosen dari UIN Jember, Muhaimin.

“Di dalam masyarakat, penyandang disabilitas mengalami banyak permasalahan. Dalam dunia pendidikan, hanya sedikit di antara mereka yang mampu mengenyam pendidikan tinggi. Banyak sekali kampus-kampus yang menolak mereka dikarenakan dianggap tidak cakap dan kurang mampu dalam proses belajar-mengajar,” kata Ketua PSLD, Fadillah Putra, Ph.D, dalam sesi pembukaan.

Persoalan lain ialah fasilitas yang tidak memadai dan infrastruktur yang kurang aksesibel menjadikan mereka sulit meraih pendidikan tinggi. Belum lagi dengan biaya kuliah yang melangit menjadikan mereka tidak mampu menembus pendidikan tinggi. Dalam hal ekonomi penyandang disabilitas akan terbentur oleh peraturan yang sering dibuat instansi yang membutuhkan pekerjaan: “sehat jasmani rohani” atau “berpenampilan menarik”. Sehingga banyak penyandang disabilitas yang cenderung bekerja di sektor informal membuka usaha kecil-kecilan di pinggir jalan atau di rumah mereka.

Diakhir acara didapat sebuah kesimpulan, ada beberapa masalah besar yang dihadapi masyarakat penyandang disabilitas, yaitu peribadatan (ubudiyah), tata pergaulan sosial (mu’amalah), kebijakan publik (jinayah was siyasah), dan nikah serta berkeluarga (ahwalus-syakhsiyyah).

Peserta diskusi ini berasal dari seluruh organisasi difabel se-Jawa Timur, yang di dalamnya juga mempertimbangkan keterwakilan beragam disabilitas, partisipasi perempuan dan orang tua penyandang disabilitas. [Yusli/Humas UB]