Laksanakan Pendidikan Ramah Penyandang Disabilitas dan Antidiskriminasi!

Dalam memandang kasus perundungan (bullying) yang dialami oleh salah seorang penyandang disabilitas mental yang merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma, Depok, kami dari Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) sangat menyayangkan tindakan tersebut. Kasus risak atau perundungan secara umum, baik yang menjadi korban adalah penyandang disabilitas atau tidak, masih menjadi perilaku buruk yang sering terjadi.

Selain berpengaruh buruk terhadap korban, tindakan tersebut juga melanggengkan kebiasaan merendahkan orang lain. Apalagi dalam kasus ini, terlihat bagaimana sebenarnya cara berpikir sebagian, atau bahkan kebanyakan orang, yang belum bisa menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di ruang publik seperti institusi pendidikan. Tindakan ini hanya sebagian kecil dari sikap diskriminatif yang belum mengemuka lainnya, seperti ketidaktersediaan layanan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang sebenarnya telah diatur di undang-undang.

Demi mengantisipasi kejadian yang sama di lain waktu, kami dari PSLD UB:

  1. Mengecam keras tindakan perundungan yang terjadi di Universitas Gunadarma, Depok, oleh dua orang pelaku terhadap seorang korban penyandang disabilitas mental;
  2. Mengimbau dengan sangat kepada universitas terkait untuk mendapingi korban perundungan agar tidak mengalami trauma dan menyebabkan multiplier effect;
  3. Agar universitas terkait memberikan teguran kepada para pelaku dan membuat sistem pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar kejadian serupa tidak terulang;
  4. Kejadian tersebut merupakan puncak gunung es dari patologi sosial di masyarakat yang mengidap pandangan bias normal, kemudian berbentuk tindakan-tindakan tidak menyenangkan, diskriminatif, membawa dampak psikis yang buruk, dan akhirnya penyingkiran terhadap penyandang disabilitas. Perundungan yang terjadi di Universitas Gunadarma tersebut hanya salah satu dari sekain banyak tindakan diskriminasi pada difabel yang selama ini mengendap di masyarakat;
  5. Menuntut agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melaksanakan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menyelenggarakan pendidikan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas;
  6. Civitas akademik agar memberikan materi perkenalan pada mahasiswa baru yang memuat etika pergaulan yang peduli terhadap penyandang disabilitas (disability awareness), keragaman gender, suku, agama dan keragaman lainnya.